Pengantar

Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru (Orba).

Orde baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan periode kekuasaan presiden Soeharto.

Melalui kebijakan-kebijakannya, peran negara dalam Orde Baru semakin menguat, keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan harus diakui sebagai suatu prestasi besar bangsa Indonesia.

Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur orde baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan menyebabkan terjadinya krisis multidimensi yang melahirkan berbagai gerakan.

Hal tersebut menyebabkan kondisi politik dan ekonomi pada tahun 1997 memburuk dan turut memperlemah pemerintahan Orde baru.

Masa Transisi Demokrasi Terpimpin Ke Orde Baru

Terjadi Aksi Tritura (12 Januari 1966)

Tritura adalah merupakan sebuah aksi seruan dari rakyat yang diserukan kepada pemerintahan Presiden Soekarno setelah peristiwa G 30S PKI melalui para mahasiswa yang dimana telah tergabung dalam kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Isi dari tritura diantaranya:

● Pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia
● Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30S/PKI
● Penurunan harga atau perbaikan ekonomi

Tujuan tritura sendiri ialah untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan juga menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. Hal ini sangat menjadi kejadian yang menyedihkan.

Penculikan yang dilakukan kepada beberapa anggota dan dibunuh oleh PKI meninggalkan sejarah yang kelam hingga sekarang. Tiga tuntutan yang ada pada tritura ini adalah dasar yang dimana menjadi keresahan masyarakat Indonesia.

SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret)

Supersemar adalah salah satu penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Penyerahan ini dilatarbelakangi oleh pemberontakan peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari.

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Dari dua buku rujukan, tidak satupun yang menyebut adanya ancaman seperti yang muncul dalam pemberitaan Agustus 1998. Saat itu Letda Sukardjo Wilardjo membuat pengakuan bahwa Supersemar ditandatangani oleh Presiden Soekarno di bawah todongan pistol yang dilakukan Mayjen Basuki Rahmat dan Maraden Panggabean.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Dualisme Kepemimpinan adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama, contohnya dualisme kepemimpinan Soekarno-Soeharto pada tahun 1966-1967 setelah peristiwa G 30 S PKI.

Setelah terbitnya Supersemar, Soeharto yang kemudian dianggap sebagai kekuasaan diperintahkan membentuk kabinet bernama AMPERA.

Dualisme kepemimpinan muncul pada titik ini sebab Soekarno masih menjabat sebagai presiden akan tetapi pelaksana pemimpin dan juga tugas harian sebagai pemimpin dijalankan oleh Soeharto.

Stabilitas Politik dan Keamanan Masa Orde Baru

Konsep stabilitas politik yang diterapkan pada masa Orde Baru menimbulkan kebijakan dan peristiwa politik penting di Indonesia. Kebijakan stabilitas politik rezim Orde Baru yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi.

Kondisi Politik Masa Orde Baru

Berikut kondisi politik masa Orde Baru:

1. De-Soekarnoisasi

Istilah yang merujuk pada upaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Pembubaran PKI dan organisasi massanya

Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia.

Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

3. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia.

❖ PPP: Partai ini berlandasakan nilai-nilai Islam, gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.

❖ PDI: Partai ini berlandaskan pada nasionalisme, gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

❖ Golkar: Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI dll.

Pemilu Pada Masa Orde Baru

Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri dari pada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari diatas, keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik.

Pelaksanaan Pemilu sendiri pada masa orde baru berlangsung enam kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak yakni 10 partai politik, pada pemilu ini Golongan Karya meraih suara terbanyak.

Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997 partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP, Golongan Karya dan PDI, pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya meraih suara terbanyak.

Dwi Fungsi ABRI

Konsep Dwi Fungsi ABRI berawal dari konsep “jalan tengah” yang dikemukakan oleh Jendral A.H.Nasution. Dwi Fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non militer.

Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dwi fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi walikota, gubernur, duta besar, peradilan dll.

Integrasi Timor Timur

Pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975.

Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni: Menjadi daerah otonom dalam federasi Portugis Menjadi negara bebas dan merdeka Menjadi bagian dari Indonesia Muncul tiga partai politik di Timor Timur dengan pandangan politik yang berlawanan yakni, UDT, Fretilin dan Apodeti.

Persaingan antara tiga partai tersebut menjadikan konflik yang berkepanjangan dan mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia. Operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh perwira perwira TNI.

Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur.

Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh Komunis. Proses Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui UU no 7 tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I di Timor Timur.

Dampak Kebijakan Politik Masa Orde Baru

Dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut:

• Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
• Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan.
• Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping.