Rehabilitasi Ekonomi

Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk menanggulangi utang luar negeri pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club) dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang piutang negara dan swasta.

Pemerintah Orde Baru juga mencapai kesepakatan dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958.

Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No. XXIII/1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.

Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia:

1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi.

2. Mengeluarkan Peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif.

3. Peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia.

4. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

5. UU No. 13 Tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

Diplomasi ekonomi dengan negara lain dilakukan untuk mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo dan mampu meyakinkan negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia.

Melalui pembentukan sebuah lembaga yang diberi nama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan pada bulan Februari 1967, di Amsterdam dan Belanda dipilih menjadi ketuanya.

Penggunaan dana masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah orde baru. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama–sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung.

Hal-Hal positif mulai terlihat akibat kebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan, dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai pada tahun berikutnya (1969).

Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8.88%) pada tahun 1971. Kondisi Indonesia semakin membaik ketika orde baru terutama dalam bidang perekonomian.

Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan muncul kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).

GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Repelita berisi program-program kongkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, dalam repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Kemudian terkenal dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).

Delapan Jalur Pemerataan

Sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

3. Pemerataan pembagian pendapatan;

4. Pemerataan kesempatan kerja;

5. Pemerataan kesempatan berusaha;

6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;

7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Masa Orde Baru

Dari sisi ekonomi sendiri yang menitikberatkan kepada perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif:

1. Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985.

2. Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras.

3. Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan.

4. Angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Inpres (program ABRI masuk desa).