Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959: Kabinet, Sistem Politik, Ekonomi | Sejarah Kelas 12
Teman KOCO, tahukah kamu bahwa terdapat dua ciri yang menonjol terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakannya Pemilu tahun 1955, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan seringnya terjadi pergantian kabinet/pemerintahan. Simak sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, lengkap dengan jajaran kabinetnya dibawah ini.
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer.
Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah, antara lain:
- Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
- Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)
- Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
- Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
- Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)
Kabinet Natsir (Masyumi)
Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951). Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi.
Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.
Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman (Masyumi)
Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952). Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan.
Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA).
Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo (PNI)
Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953). Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum.
Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa.
Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru.
Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 (PNI)
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955). Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 (PNI)
Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)
Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956). Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi.
Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)
Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 (PNI)
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957). Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat.
Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 (PNI)
Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)
Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959). Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing.
Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.
Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia.
Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Program Kerja, Kendala, Hasil, Akhir Jabatan Kabinet Djuanda
Usai menyimak pemaparan diatas, kini kamu makin mahir menguasai seputar masa demokrasi parlementer.
Oiya, Minco alias Mimin KOCO juga mau kasih bocoran, nih kalau KOCO Star juga menyediakan media pembelajaran jika kamu masih butuh penjelasan yang lebih lengkap lagi. Langsung klik gambar banner ini, ya!
Dapatkan juga akses ke ribuan materi atau video belajar Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta bantuan langsung dari para guru secara live online dengan berlangganan KODIO Learning.
